TERNATE – HabarIndonesia.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, dalam sambutan dan arahannya kepada para nelayan dan pemangku kepentingan terkait pembiayaan sektor perikanan.
Program pembiayaan nelayan melalui KUR dengan plafon pinjaman hingga Rp40 juta bahkan mencapai Rp50 juta, dengan skema cicilan ringan dan pendampingan manajemen usaha.
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, menyampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan nelayan yang berlangsung baru-baru ini di Maluku Utara.
nelayan penerima manfaat, penyuluh perikanan, dinas teknis terkait, pemerintah kabupaten/kota, serta pihak perbankan, khususnya BRI.
Kegiatan dilaksanakan di Gedung Aulah SMA Negeri 5 Kota Ternate , termasuk kawasan pelabuhan dan sentra aktivitas nelayan.
Sherly, menilai masih banyak nelayan yang kesulitan mengembangkan usaha akibat keterbatasan modal, manajemen keuangan, serta akses terhadap pembiayaan formal.
KUR dinilai menjadi instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas nelayan secara bertahap.
Dalam arahannya, Gubernur menjelaskan bahwa nelayan diberikan pilihan pembiayaan sesuai kemampuan masing-masing.
Untuk pinjaman Rp35 juta, cicilan berkisar Rp600 ribu per bulan, sementara pinjaman Rp40 juta sekitar Rp700 ribu per bulan, dan Rp50 juta sekitar Rp900 ribu per bulan.
“Yang merasa mampu silakan lanjut. Tapi yang merasa belum mampu, jangan dipaksakan. Kita kelompokkan, kita pelajari penyebabnya, apakah karena biaya BBM, manajemen, atau faktor lain,” ujar Gubernur Sherly.
Nelayan yang belum siap akan didampingi oleh penyuluh dan dinas teknis guna memperbaiki manajemen usaha, pencatatan biaya, serta perencanaan produksi.
Pendampingan dilakukan hingga nelayan dinilai mampu memenuhi kewajiban cicilan secara berkelanjutan.
Gubernur menegaskan, pemerintah bertindak sebagai fasilitator, bukan pemberi bantuan langsung.
Nelayan diminta jujur terhadap kondisi usahanya dan terbuka untuk belajar serta berbagi pengalaman.
Selain pembiayaan, pemerintah juga menyoroti keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan kolam tambat perahu.
Pengembangan pelabuhan alternatif akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan perizinan dan kepadatan wilayah, khususnya di area kota.
“Kita ingin nelayan maju, mandiri, dan berdaya saing. Tapi prosesnya harus bertahap, terukur, dan sesuai kemampuan,” tegas Sherly.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan nelayan, diharapkan program KUR mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sektor perikanan di Maluku Utara.
(Red)
