Bupati Bassam, Hak ASN dan PPPK di Halsel Tetap Jadi Prioritas Meski Anggaran Terbatas

- Wartawan

Senin, 15 Juni 2026 - 20:53 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALSEL, HabarIndonesia.id – Ditengah pemangkasan anggaran yang cukup besar dilakukan Pemerintah Pusat (Pempus), namun Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hi. Hasan Ali Bassam Kasuba, tetap berkomitmen memperjuangkan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penegasan ini disampaikan Bassam Kasuba saat memimpin apel gabungan halaman Kantor Bupati, Senin (15/6/2026).

Bupati Bassam Kasuba saat menyampaikan arahanya menyatakan, pemerintah daerah tetap optimistis dan berkomitmen menjalankan tugas pemerintahan serta memperjuangkan kesejahteraan pegawai di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Bassam mengungkapkan, saat melaksanakan ibadah haji di tanah suci, dirinya menerima informasi bahwa sejumlah daerah bahkan provinsi masih mengalami kesulitan dalam menuntaskan hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Meski demikian, menurutnya, Pemkab Halsel berupaya agar seluruh hak ASN tetap dapat diperjuangkan secara maksimal.

“Kita tetap berkomitmen dan bekerja sama, insyaallah apa yang menjadi hak ASN, akan terus kita perjuangkan bersama sama,”tegas Bassam Kasuba.

Ia juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga kekompakan, memperkuat komunikasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan secara internal tanpa menimbulkan konflik yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.

“Setiap individu pasti memiliki kekurangan dan kesalahan. Namun yang terpenting adalah kemampuan seluruh jajaran birokrasi untuk duduk bersama mencari solusi serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,”ujarnya

Bassam bahkan meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih aktif mempublikasikan berbagai program dan kegiatan melalui media sebagai bentuk transparansi sekaligus menunjukkan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Kerja yang baik harus diketahui masyarakat. Karena itu, setiap OPD perlu menyampaikan informasi kegiatan dan capaian yang telah dilakukan,”pungkasnya.

(Opal)

Berita Terkait

Pemprov Malut Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi, Data OPD Jadi Dasar Strategi Pembangunan
Wamenaker Afriansyah Noor Tutup Pelatihan Produktivitas di Ternate, 416 Peserta Lulus Vokasi
Tata Kelola Mineral dan Ketahanan Energi Malut Dikaji, BPK RI Minta Data OPD Dipenuhi
Usai OMC Berakhir, Gubernur Sherly Tegaskan Pemprov Malut Tetap Waspadai Karhutla
Harhubnas 2026, Sarbin Sehe, Transportasi Harus Hadir untuk Rakyat dan Gerakkan Ekonomi
PAD Tumbuh Positif, Sarbin Sehe Minta Optimalisasi Pajak dan Kinerja UPT di Malut
Wagub Sarbin Sehe Sampaikan Ranperda APBD-P 2026, Pendapatan Malut Naik Jadi Rp3,318 Triliun
Perkim Haltim dan Unhas Reviu RP3KP, Fokus Perkuat Data dan Arah Pembangunan

Berita Terbaru