TERNATE – HabarIndonesia.id – Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, menghadiri kegiatan Kie Raha Economic Forum yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Jumat, 27/02/26.
Forum ekonomi yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara ini dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Dalam forum tersebut, Sri menegaskan bahwa tantangan inflasi dan ketahanan pangan menjadi isu strategis yang harus segera diantisipasi, terutama menjelang bulan suci Ramadan 2026.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data terkini, tekanan inflasi masih didominasi sektor volatile foods atau komoditas pangan bergejolak.
Meski pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menunjukkan tren positif, menurut Sri, inflasi pangan tetap menjadi ancaman serius.
“Inflasi kita 4,8 persen. Kita tidak boleh terus-menerus bergantung pada pasokan telur, beras, dan bawang dari Sulawesi atau Jawa. Sebagai provinsi kepulauan, kerentanan logistik akibat cuaca adalah risiko yang harus kita mitigasi,” ujar Sri.
Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah membuat Maluku Utara rentan terhadap gangguan distribusi, terutama saat kondisi cuaca ekstrem yang kerap menghambat jalur transportasi laut.
“Inilah alasan mengapa ketahanan pangan bukan lagi sekadar program dinas, melainkan prioritas pertahanan daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sri juga menginstruksikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan untuk melakukan transformasi peran secara menyeluruh.
Ia menekankan bahwa BUMD tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi harus berfungsi sebagai stabilisator harga dan garda terdepan dalam operasi pasar serta gerakan pangan murah.
“BUMD jangan hanya hadir sebagai entitas bisnis yang mencari laba semata, tetapi harus menjadi stabilisator, menjadi garda terdepan dalam operasi pasar dan gerakan pangan murah,” tandasnya.
Sri juga mendorong BUMD agar berani menjamin harga beli di tingkat petani di wilayah Halmahera, Tidore, hingga Kepulauan Sula, guna melindungi petani dari praktik tengkulak yang merugikan.
“Manfaatkan fasilitas cold storage dan gudang yang telah kita bangun untuk memotong rantai distribusi yang panjang,” ujarnya.
Lanjut Sri, kegiatan Kie Raha Economic Forum turut diisi sesi diskusi yang menghadirkan narasumber dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Maluku Utara, serta Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya.
Melalui forum ini, kata dia pemerintah daerah bersama otoritas keuangan dan pelaku usaha pangan memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
(Gus/Red)
