JAKARTA — HabarIndonesia.id – Rencana penempatan cabang Bulog di Kabupaten Halmahera Selatan resmi difokuskan di wilayah pemerintahan Bacan. Keputusan ini diambil karena fasilitas yang tersedia dinilai memadai untuk menjangkau seluruh wilayah dan pulau-pulau di Halmahera Selatan, terutama terkait tiga fungsi utama Perum Bulog. Keputusan tersebut disampaikan pada Rabu (19/11/2025).
Helmi, salah satu pejabat terkait, menjelaskan bahwa penentuan lokasi itu telah melalui proses telaah dan pertimbangan strategis.
“Seperti yang kami lihat, memang penting bagi kami untuk menjaga stabilitas, jangkauan, dan tugas-tugas lain sesuai fungsi Perum Bulog. Karena itu kami menilai ini sebagai kebutuhan,” ujarnya.
Setelah melakukan rapat daring melalui Zoom bersama Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq, serta Wakil Gubernur, pihak Bulog kemudian menyampaikan hasil koordinasi kepada Bupati Halmahera Selatan.
Pemerintah daerah melakukan identifikasi lokasi strategis yang dekat dengan pusat pemerintahan, jalur utama, pelabuhan Kupal, serta pusat ekonomi di Desa Tuokona.
“Menurut kami, lokasi tersebut sudah sangat representatif. Selanjutnya tinggal menunggu apakah tim verifikasi akan turun langsung ke lapangan. Pada prinsipnya, sesuai surat tanggal 12, Pemerintah Daerah Halmahera Selatan sangat siap mengikuti skema yang ditetapkan Perum Bulog,” kata Helmi.
Helmi juga mengungkapkan rasa syukur karena pihaknya dapat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU), yang menjadi dokumen penting untuk diajukan ke DPRD sebagai dasar penyusunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“MoU ini menjadi dasar kami untuk melaporkan ke DPRD, bagaimana kami melengkapi seluruh dokumen yang diminta perum Bulog,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah masih menunggu informasi terkait jadwal percepatan turunnya tim verifikasi dari Bulog Pusat maupun pimpinan wilayah Bulog Maluku Utara.
“Kami siap mendampingi tim verifikasi begitu mereka turun ke lapangan,” ujarnya.
Helmi menegaskan bahwa seluruh proses ini merupakan langkah menjaga keterjangkauan dan stabilitas ketahanan pangan di Halmahera Selatan. Pemerintah pusat disebut telah memahami pentingnya pembangunan fasilitas Bulog bagi daerah tersebut.
Ia juga menyoroti dampak signifikan kebijakan pemangkasan TKD, namun tetap optimistis pembangunan infrastruktur dapat berjalan.
“Kami bersyukur proses ini semakin maju. Inisiatif Perum Bulog untuk mempersiapkan pembangunan gedung, sarana penunjang, dan fasilitas lainnya sangat kami apresiasi. Pemerintah daerah juga siap bekerja sama memenuhi kebutuhan lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.
(Red)
