HALSEL, Makian Barat – HabarIndonesia. Di tengah janji pembangunan yang terus digaungkan para politisi, anak-anak di Desa Bobawae, Kecamatan Makian Barat, Halmahera Selatan, justru harus digendong melewati banjir demi bisa sampai ke sekolah.
Ironis, ketika negara mengaku sedang “maju”, akses dasar menuju pendidikan justru terjebak dalam lumpur dan genangan air. Kamis, 07/08/25.
Ketua Ikatan Mahasiswa Makian Barat (IMMB), Ardian Ludin, menyebut kondisi ini sebagai bentuk hukuman alam atas kelalaian pemerintah.
Menurutnya, setiap musim hujan, jalan menuju Bobawae dan Ombawa berubah menjadi kolam lumpur raksasa. Air menggenang, tanah amblas, akses lumpuh total.
“Yang paling menderita adalah anak-anak. Mereka sekolah bukan ke medan perang, tapi seperti menantang maut demi masa depan,” ujar Ardian.
Sorotan tajam pun diarahkan ke DPRD Halmahera Selatan, khususnya perwakilan dari Daerah Pemilihan (Dapil) II. Ardian menilai, para wakil rakyat yang dahulu begitu rajin mengumbar janji infrastruktur kini seolah menghilang ditelan banjir.
“Genangan ini bukan sekadar air, ini simbol kegagalan total DPRD dan pemerintah desa. Dimana kalian saat anak-anak kami hampir hanyut demi bersekolah,” tegasnya.
Tak hanya DPRD, Kepala Desa Bobawae juga mendapat kritikan pedas. Ardian menuding sang kades tidak hadir dalam penanganan krisis ini.
“Kalau hanya bisa duduk di kantor dan tanda tangan tanpa tindakan, lebih baik mundur. Jabatan jangan jadi selimut ketidakpedulian,” serunya Ardian.
Salah satu Warga menyatakan seharusnya kepala desa aktif memimpin koordinasi lintas sektor dari kecamatan hingga kabupaten. Namun yang terjadi, tak satu pun pejabat terlihat di lapangan.
“Apa harus ada korban dulu baru jalan ini dibenahi? Setiap hari anak-anak kami nyaris basah kuyup dan terlambat sekolah,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
IMMB menyebut, setiap tahun Musrenbang digelar lengkap dengan seremoni, spanduk, dan pidato mewah. Namun realitanya, Bobawae tetap tak tersentuh pembangunan.
“Kami muak dengan skenario bohong itu. Tahun ini pemerintah harus bertindak. Kalau tidak, warga siap turun aksi dan blokir jalan,” ancam Ardian.
Organisasi mahasiswa itu bahkan telah merancang aksi blokade jalan antar desa dan mengancam akan melakukan demonstrasi di kantor Bupati Halmahera Selatan jika tidak ada tanggapan serius dari pihak terkait.
“Masalah ini tidak butuh seminar atau kajian, ini butuh tindakan sekarang juga,” tambahnya.
“Cukup kami dijadikan angka di data pemilih, Kami manusia. Anak-anak kami berhak atas jalan yang layak dan pendidikan tanpa harus digendong melewati banjir dan lumpur setiap hari,” tutup Ardian.
(Apot/At)
