HALBAR – HabarIndonesia. Surat Inspektorat Daerah Halmahera Barat terkait “bebas temuan” terhadap Kepala Desa Tauro, Sem Bogus, menuai kecaman keras dari Himpunan Pelajar Mahasiswa (HIPMA) Soa Tauro.
Penolakan ini muncul menyusul undangan rapat dari Camat Jailolo yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat, karena mengabaikan sederet pelanggaran yang dituduhkan kepada sang kepala desa.
Ketua HIPMA Soa Tauro, Bahrudin M. Djen, menyampaikan kekecewaannya atas surat Nomor 140/427/2025 dari Camat Jailolo yang menindaklanjuti Surat Inspektorat Daerah Nomor 806/277-ITK/VII/2025.
Ia menilai keputusan tersebut sangat prematur dan tak mencerminkan transparansi audit, terlebih dugaan penyalahgunaan Dana Desa oleh kepala desa sebelumnya belum dijelaskan secara umum kepada masyarakat.Hasil dari Audit Inspektorat adanya temuan hingga surat pemberhentian sementara Sem Bogus dikeluarkan. Kini surat bebas temuan juga di keluarkan oleh inspektorat secara sepihak.
“Kami merasa proses audit ini cacat prosedur. Jika memang tidak ada temuan, kenapa masyarakat dan BPD tidak dilibatkan langsung dalam proses klarifikasi. Ada banyak keganjilan, dan kami mencium aroma keberpihakan dalam surat bebas temuan tersebut,” tegas Bahrudin kepada HabarIndonesia.id, Sabtu (20/07/2025).
Lebih jauh, Bahrudin mengungkapkan bahwa masyarakat desa telah lama mendesak agar kepala desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang dinilai sarat dengan penyimpangan.
Alih-alih membela kepentingan rakyat, menurutnya, sang kepala desa justru menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya termasuk Dana Desa di pergunakan untuk kepentingan pribadinya.
Ketua HIPMA Soa Tauro Bahrudin, pun menyebut keputusan Camat Jailolo untuk menggelar rapat bersama masyarakat hanya sebagai formalitas yang tidak menyentuh akar persoalan.
“Ini bukan soal rapat, ini soal keadilan. Rakyat sudah muak dengan pemimpin yang memanipulasi jabatan demi kepentingan diri sendiri. Jika dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk untuk desa-desa lainnya,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan sebagai bentuk protes keras, HIPMA Soa Tauro bahkan menggagas aksi boikot jalan lintas dan mobilisasi massa sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah daerah. Menurutnya , aksi tersebut diperlukan untuk memastikan suara masyarakat tidak diabaikan, serta menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menolak segala bentuk pembenaran terhadap praktik korupsi.
Dalam serangkaian pamflet yang terpampan di dinding Kantor Desa serta tersebar di lingkungan Desa Tauro, warga menyuarakan empat poin keberatan utama: (1) Penolakan terhadap kepemimpinan yang mementingkan keluarga dan pribadi; (2) Penolakan terhadap praktik KKN dalam pengelolaan dana desa; (3) Penolakan atas dugaan pemalsuan dokumen sebagai dasar laporan pertanggungjawaban; dan (4) Kritik terhadap independensi Inspektorat yang dianggap tak berpihak pada kepentingan rakyat.
Ia juga mengatakan Tak hanya itu, masyarakat Desa Tauro juga menyatakan tuntutan tegas. Menolak pemimpin yang bermasalah, mendesak pemerintahan yang adil, dan meminta transparansi total atas semua hasil audit. Mereka meminta agar segala bentuk penyimpangan dana desa 2023–2024 dibuka ke publik dan ditindak secara hukum.
Ia juga menyesalkan sikap pemerintah kecamatan yang dinilai tidak komunikatif. Camat Jailolo dan pihak Inspektorat hingga berita ini diturunkan tidak merespons konfirmasi wartawan. Padahal sebelumnya menjalin komunikasi aktif, kini justru seolah-olah menghindar setelah surat “bebas temuan” dipertanyakan keabsahannya.
Ketua HIPMA Soa Tauro, Bahrudin juga mengingatkan, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan daerah sangat bergantung pada bagaimana masalah ini diselesaikan.
Ia juga menyerukan kepada Bupati Halmahera Barat dan wakilnya agar tidak tinggal diam dan segera membuka ruang dialog terbuka bersama masyarakat sebab keluarnya surat tersebut bagian dari instruksi dari atasan atau pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati).
“Kami tidak ingin perubahan yang kami perjuangkan hancur oleh keputusan yang tidak transparan. Bila ini terus dibiarkan, maka gelombang perlawanan rakyat akan semakin besar. Kami bukan sekadar menolak, tapi juga melawan,” pungkas Bahrudin penuh nada peringatan.
(Red)
