JAKARTA — HabarIndonesia. Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Desa Kurunga (HMP2K) DKI Jakarta menyuarakan kekecewaan keras terhadap Bupati Halmahera Selatan dan Inspektorat atas ketidaktegasan dalam menangani kasus Kepala Desa Kurunga, Azhar Samiudin, yang diduga menggelapkan dana desa dan menghilang tanpa jejak.
M. Jain Amrin, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi PC HMP2K DKI Jakarta, menegaskan bahwa lambannya respons dari pemerintah daerah telah memperburuk keresahan warga.
“Ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Jika kepala desa bisa menghilang begitu saja tanpa pertanggungjawaban, lalu apa fungsi pengawasan pemerintah?” ujar Jain dengan nada tegas, pada rabu 14/05/25.
Azhar Samiudin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Kurunga, diduga tidak pernah memberikan laporan transparan terkait pengelolaan dana desa.
Ia kemudian dikabarkan menghilang, menyisakan tanda tanya besar di kalangan masyarakat desa dan aktivis pemuda.
HMP2K menilai, ini bukan kasus pertama, namun contoh paling nyata dari lemahnya sistem pengawasan di tingkat lokal.
“Dana desa adalah hak rakyat. Jika disalahgunakan dan tidak ada tindakan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan hancur,” lanjut Jain.
Ia juga menuding Inspektorat Daerah sebagai lembaga yang gagal menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan anggaran sejak dini.
Tidak hanya masyarakat Desa Kurunga, warga dari desa-desa lain di Halmahera Selatan juga mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap fenomena serupa.
Laporan demi laporan yang masuk seolah tenggelam tanpa tindak lanjut berarti. HMP2K menilai, kondisi ini mengindikasikan krisis akuntabilitas serius di tubuh pemerintahan daerah.
Sebagai bentuk tekanan moral, HMP2K menuntut dilakukannya audit menyeluruh serta investigasi terbuka terhadap kinerja Kepala Desa Kurunga.
“Kami tidak akan diam. Kami akan terus memantau dan mendesak hingga ada kejelasan dan keadilan bagi warga,” tegas Jain.
Selain mengecam Bupati dan Inspektorat, Jain juga menyerukan peran aktif dari lembaga penegak hukum agar tidak membiarkan kasus seperti ini menjadi preseden buruk.
“Bila perlu, libatkan aparat kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut tuntas aliran dana desa yang hilang,” katanya.
Kekosongan kepemimpinan di tingkat desa, kata Jain, tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian sosial di tengah masyarakat yang menggantungkan harapan pada dana desa untuk perbaikan ekonomi dan infrastruktur.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Halmahera Selatan maupun Inspektorat.
Namun tekanan publik kian meningkat. HMP2K DKI Jakarta memastikan akan terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan bagi masyarakat Desa Kurunga dan sekitarnya.
(Red)
