TERNATE – HabarIndonesia.id – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin rapat koordinasi bersama Tim Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Ruang Rapat Eks-Crisan. Selasa, (19/5/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Rapat koordinasi ini digelar sebagai bagian dari pelaksanaan tugas rutin Tim Irjen Kemendagri RI untuk melakukan evaluasi, pemantauan, dan pendalaman terhadap hasil audit pada sejumlah aspek penting penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sarbin Sehe menjelaskan, fokus utama evaluasi mencakup tata kelola pemerintahan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta upaya strategis dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tim Irjen Kemendagri melakukan evaluasi mendalam terkait tata kelola pemerintahan, tingkat ketaatan terhadap regulasi yang berlaku, serta strategi dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah,” ujar Sarbin.
Menurutnya, kehadiran tim pengawasan dari pemerintah pusat menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memperbaiki kinerja birokrasi serta meningkatkan kualitas tata kelola di setiap OPD.
Ia berharap seluruh rekomendasi dan temuan hasil pengawasan Inspektorat dapat dijadikan acuan utama oleh masing-masing perangkat daerah dalam melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Mudah-mudahan hasil rekomendasi dan temuan Inspektorat ini menjadi perhatian penting bagi kita semua untuk segera melakukan perbaikan pada lingkungan tata kelola di masing-masing OPD,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Sarbin juga menegaskan kepada seluruh pimpinan OPD agar bersikap proaktif dan responsif selama proses evaluasi berlangsung.
Ia meminta seluruh data dan informasi yang dibutuhkan disampaikan secara cepat, lengkap, dan akurat.
“Saya minta seluruh OPD memberikan informasi yang diminta dengan cepat. Perhatikan akurasi data agar tidak multitafsir. Data adalah sumber informasi sekaligus rujukan utama dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, pastikan data yang disampaikan benar-benar valid dan dijamin akurasinya,” tegasnya.
Ia mengharapkan, rapat koordinasi tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan di Maluku Utara yang bersih, transparan, dan akuntabel.
(Gus)
