Pemkab Haltim Tekankan Keselamatan dan Lingkungan, Perusahaan Tambang Diminta Taat Aturan

- Wartawan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 15:40 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekda Haltim, Ricky Chairul Richfat, saat Rapat koordinasi Pemkab Halmahera Timur bersama sejumlah perusahaan tambang di ruang rapat Bupati Haltim. Senin, (5/10/2026). Dok. Dzarik.

Sekda Haltim, Ricky Chairul Richfat, saat Rapat koordinasi Pemkab Halmahera Timur bersama sejumlah perusahaan tambang di ruang rapat Bupati Haltim. Senin, (5/10/2026). Dok. Dzarik.

HALTIM, HabarIndoneaia.id – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, mulai memperketat pengawasan terhadap aktivitas kendaraan perusahaan tambang yang bersinggungan langsung dengan mobilitas masyarakat di jalan umum.

Langkah tersebut menjadi perhatian serius Pemkab Haltim menyusul insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan alat berat perusahaan dan merenggut nyawa seorang warga di wilayah operasional PT Adhita Nikel Indonesia (ANI).

Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, menegaskan seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Haltim harus memastikan aspek keselamatan masyarakat tidak diabaikan, khususnya ketika kendaraan atau alat berat perusahaan melintasi jalan umum.

Penegasan itu disampaikan Ricky usai rapat koordinasi Pemkab Halmahera Timur bersama sejumlah perusahaan tambang di ruang rapat Bupati Haltim, Senin (5/10/2026).

Menurut Ricky, perusahaan harus kembali menelaah dan melengkapi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Dokumen tersebut tidak boleh hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi harus menjadi acuan dalam mengatur pergerakan kendaraan perusahaan agar tidak membahayakan pengguna jalan.

“Kalau mau keluar melintasi jalan umum, paling tidak harus ada koordinasi dengan Dinas Perhubungan kabupaten maupun Kasat Lantas Polres Halmahera Timur. Apabila terjadi apa-apa, bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Ricky.

Ia menjelaskan, kendaraan yang masuk kategori berat dan hendak menggunakan jalan umum harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam dokumen Andalalin, termasuk berkoordinasi dengan instansi teknis maupun pihak kepolisian.

“Jadi itu penguatan untuk mereka. Alhamdulillah, semua perusahaan sepakat untuk menelaah itu,” ujarnya.

Pemkab Haltim, kata Ricky, tidak ingin persoalan keselamatan di jalan umum baru menjadi perhatian setelah terjadi kecelakaan. Karena itu, pengaturan lalu lintas kendaraan tambang harus dilakukan sejak awal, terutama pada jalur yang digunakan bersama oleh masyarakat dan perusahaan.

Selain persoalan lalu lintas, lanjut dia, Pemkab Haltim juga meminta seluruh perusahaan tambang segera menyerahkan dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RI-PPM) kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, Dokumen tersebut nantinya akan diverifikasi dan diperbarui sehingga program pemberdayaan perusahaan dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah lingkar tambang.

“Sehingga kepentingan daerah ring satu itu bisa terwakili melalui dokumen RI-PPM dari perusahaan,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, lanjut Ricky, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub juga mengingatkan perusahaan tambang agar bertanggung jawab terhadap kondisi lahan dalam wilayah konsesi masing-masing, terutama dalam mengantisipasi ancaman kebakaran.

“Pak Bupati juga menyampaikan kepada seluruh perusahaan tambang yang berada di Halmahera Timur agar mereka dapat menjaga lahan sehingga tidak terjadi kebakaran,” pungkas Ricky.

Ia menegaskan koordinasi ini merupakan langkah pencegahan agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat, terutama terkait keselamatan pengguna jalan dan kondisi lingkungan.

Dengan demikian, kata dia, perusahaan tambang dituntut tidak hanya mengejar kelancaran operasional, tetapi juga memastikan seluruh aktivitasnya berjalan sesuai aturan dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

(M.Dzarik)

Berita Terkait

Berangkat Rakornas Naik Kelas Bisnis di Tengah Efisiensi Anggaran, Ketua KIP Malut Dinilai Boros Anggaran
Dikerjakan PT Locita Maha Dana, Rp4,7 Miliar dari APBD 2026 untuk Revitalisasi Gedung IGD RSUD Chasan Boesoirie
LKPP Buka Peluang Lebih Besar bagi UMKM dan Kontraktor Lokal dalam Pengadaan Proyek Pemerintah
Perkuat Sinergi dan Transformasi Pelayanan Publik, Imigrasi Ternate Ikuti Upacara Hari Bakti Kemenimipas ke-2
Wagub Sarbin Buka LASQI Nusantara Fest 2026, Maluku Utara Bidik Prestasi di Panggung Nasional
Sekda Samsuddin Tegaskan OPD yang Abaikan Program Pokir DPRD Akan Diberi Teguran
Optimalkan Potensi Zakat Desa, BAZNAS Haltim Perkuat Pembentukan UPZ di Maba Selatan
Bupati Bassam Ajak Ayah dan Ibu Bangun Pola Asuh Sehat demi Masa Depan Anak

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 20:58 WIT

Berangkat Rakornas Naik Kelas Bisnis di Tengah Efisiensi Anggaran, Ketua KIP Malut Dinilai Boros Anggaran

Jumat, 20 November 2026 - 15:21 WIT

Dikerjakan PT Locita Maha Dana, Rp4,7 Miliar dari APBD 2026 untuk Revitalisasi Gedung IGD RSUD Chasan Boesoirie

Kamis, 19 November 2026 - 21:32 WIT

Perkuat Sinergi dan Transformasi Pelayanan Publik, Imigrasi Ternate Ikuti Upacara Hari Bakti Kemenimipas ke-2

Minggu, 15 November 2026 - 20:49 WIT

Wagub Sarbin Buka LASQI Nusantara Fest 2026, Maluku Utara Bidik Prestasi di Panggung Nasional

Sabtu, 14 November 2026 - 00:22 WIT

Sekda Samsuddin Tegaskan OPD yang Abaikan Program Pokir DPRD Akan Diberi Teguran

Jumat, 13 November 2026 - 22:28 WIT

Optimalkan Potensi Zakat Desa, BAZNAS Haltim Perkuat Pembentukan UPZ di Maba Selatan

Jumat, 13 November 2026 - 21:52 WIT

Bupati Bassam Ajak Ayah dan Ibu Bangun Pola Asuh Sehat demi Masa Depan Anak

Jumat, 13 November 2026 - 16:09 WIT

Bupati Bassam Ajak ASN Perkuat Pelayanan Publik, HKN dan HUT KORPRI Halsel Diisi Berbagai Aksi Sosial

Berita Terbaru