TERNATE — HabarIndonesia.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, turun langsung meninjau permukiman padat dan miskin di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, Jumat (6/2/2026), guna memastikan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Kunjungan tersebut dilakukan di lorong sempit yang tersembunyi dari jalan utama, tempat berdirinya rumah-rumah darurat berdinding tripleks dan beratap bocor.
Salah satu rumah yang dikunjungi adalah milik Eka Abdul Halim, seorang penjual sayur yang tinggal bersama suami dan dua anaknya yang masih bersekolah.
Meski memiliki sebidang tanah, keterbatasan ekonomi memaksa keluarga itu bertahun-tahun hidup di hunian nyaris roboh.
“Kelayakannya tidak perlu diperdebatkan,” ujar seorang pejabat pendamping program saat mendampingi gubernur meninjau kondisi rumah tersebut.
Selain Eka, aparat kelurahan juga mengusulkan nama Safrina (52), seorang janda dengan empat anak yang selama ini menumpang di rumah tetangga.
Kasus-kasus ini, menurut pemerintah setempat, mencerminkan kemiskinan perkotaan yang kerap tersembunyi di balik geliat pembangunan Kota Ternate.
Program RTLH sendiri menyasar keluarga miskin perkotaan di wilayah kepulauan timur Indonesia yang selama ini dinilai masih tertinggal dalam agenda pembangunan nasional.
Untuk memperkuat dampak bantuan, Sherly juga menawarkan akses Program PNM Mekar, skema pembiayaan mikro tanpa agunan yang ditujukan bagi perempuan kepala keluarga.
“Pinjaman kecil, cicilan ringan, tanpa jaminan. Supaya ibu-ibu bisa lebih mandiri,” kata Sherly di hadapan warga.
Pendekatan tersebut mendapat sambutan positif dari pemerintah kelurahan. Lurah Kalumata, Ari Akbar Tanlain, menilai kehadiran langsung gubernur memberi harapan sekaligus solusi konkret bagi warga.
“Warga menunggu gubernur turun langsung. Karena biasanya selalu ada jalan keluar,” ujarnya.
Usai dari Kalumata, Sherly melanjutkan peninjauan ke Kelurahan Maliaro dan Tubo. Di Maliaro, ia menemukan Rani Brongkos, perempuan kepala keluarga yang tinggal di bilik sempit bersama anak dan cucunya.
Warga sekitar menyebut Rani seharusnya sudah lama masuk daftar penerima bantuan rumah layak.
Namun, tidak semua temuan lapangan berujung keputusan cepat. Di Kelurahan Tongole, penerima RTLH tahun sebelumnya justru menghadapi konflik antar-tetangga yang menghambat proses pembangunan rumah.
Perselisihan tersebut membuat rumah dengan anggaran terbatas dan spesifikasi minimal tak kunjung rampung.
Menanggapi hal itu, Sherly memanggil langsung fasilitator lapangan, ketua RT, hingga aparat keamanan, untuk mengurai persoalan yang dinilai kerap luput dari laporan administratif.
“Kalau saya tidak turun langsung, masalah seperti ini tidak akan pernah terlihat,” tegasnya.
Sherly menekankan bahwa setiap hambatan harus segera diubah menjadi solusi agar masyarakat tidak menjadi korban kebijakan yang berhenti di atas kertas.
Di Maluku Utara, provinsi kepulauan dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks, kehadiran pemimpin di tengah warga dinilai bukan sekadar simbol, melainkan kebutuhan nyata.
“Program RTLH pun menjadi tolok ukur sejauh mana negara benar-benar hadir di rumah-rumah kecil yang selama ini nyaris tak bersuara.” tutupnya. (*)
