TERNATE — HabarIndonesia.id – Gubernur Sherly Tjoanda memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ternate. Jumat, 13/2/26.
Pertemuan tersebut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Maluku Utara guna memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Berdasarkan data Januari–Februari 2026, inflasi Maluku Utara tercatat sebesar 1,48 persen dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 8,79 persen. Angka ini menempatkan Maluku Utara sebagai daerah dengan tekanan inflasi tertinggi secara nasional.
Kenaikan harga dipicu lonjakan komoditas ikan segar, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam ras. Faktor cuaca ekstrem serta ketergantungan pasokan dari luar daerah menjadi penyebab utama terganggunya distribusi dan meningkatnya harga di pasaran.
“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi soal kesejahteraan rakyat. Seluruh OPD harus menghadirkan solusi nyata, bukan sekadar rutinitas,” tegas Sherly.
Untuk menjaga stabilitas harga ikan, Pemerintah Provinsi mengoptimalkan fasilitas cold storage berkapasitas 100 ton dan menambah kapasitas 100 ton tambahan tahun ini.
Gubernur juga melarang penjualan stok ikan ke luar daerah saat musim gelombang tinggi guna memastikan pasokan lokal tetap aman.
Di sektor pertanian, Dinas Pertanian diminta menghidupkan kembali sentra bawang merah di Topo, Kota Tidore Kepulauan.
Sementara itu, pembangunan sentra peternakan di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur dipercepat untuk mendukung swasembada daging ayam dan telur.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan 30 Kampung Nelayan Merah Putih serta penambahan kuota bahan bakar melalui SPBUN guna menekan biaya operasional nelayan.
Menjelang Ramadan, Pemprov Maluku Utara bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Badan Pangan Nasional menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).
Melalui program ini, paket bahan pangan senilai Rp200 ribu dijual seharga Rp50 ribu dalam rangkaian Safari Ramadan. Selain itu, Kios Sigap Pangan ditargetkan beroperasi minimal delapan kali dalam sebulan di pasar-pasar utama.
Pemerintah daerah juga menyiapkan subsidi ongkos angkut menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 untuk menekan biaya distribusi bahan pokok.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila, merekomendasikan perluasan GPM di 10 kabupaten/kota serta penguatan pengawasan distribusi bahan pokok dan energi bersama Tim Saber Pangan.
Menutup rapat, Sherly menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kerja kolektif seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
“Ini kerja bersama. Dengan cuaca yang mulai membaik dan stok terjaga, kita harapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan harga pangan yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, unsur Forkopimda, serta anggota TPID dan TP2DD se-Maluku Utara. (*)
