Bustami Soleman Soroti Capaian Penghargaan Halsel, OPD Harus Perkuat Koordinasi

- Wartawan

Selasa, 22 September 2026 - 18:21 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bustamin Soleman Saat pimpin Apel di Halaman Kantor Bupati Halsel. Senin, (21/09/26). Dok. Ian

Bustamin Soleman Saat pimpin Apel di Halaman Kantor Bupati Halsel. Senin, (21/09/26). Dok. Ian

HALSEL, HabarIndonesia.id — Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, diminta tidak sekadar mengejar rutinitas pemerintahan.

Capaian penghargaan tingkat nasional yang belum maksimal menjadi sorotan dan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperbaiki kinerja, memperkuat koordinasi, serta memastikan program benar-benar memenuhi indikator penilaian.

Hal itu ditegaskan Asisten I Sekretariat Daerah Halsel Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bustami Soleman, saat memimpin apel gabungan Pemkab Halsel di halaman Kantor Bupati Halsel, Senin (21/9/2026).

Bustami mengungkapkan, Bupati Halsel baru-baru ini menerima apresiasi dalam ajang tingkat nasional di Jakarta. Namun, Halsel belum mampu menyapu seluruh kategori penghargaan yang diperebutkan.

Kondisi tersebut, kata Bustami, harus menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Sebab, sejumlah daerah lain di Maluku Utara justru mampu meraih penghargaan pada kategori tertentu, termasuk sektor pengelolaan sampah dan program pemerintahan lainnya.

“Setiap perlombaan itu ada bonusnya. Karena itu, kita harus berupaya agar tahun depan bisa berpartisipasi dan meraih penghargaan kembali,” ujar Bustami.

Ia meminta OPD terkait tidak bekerja secara parsial. Program seperti pengelolaan sampah, percepatan pembangunan hingga penyediaan rumah layak huni harus memiliki target, indikator, serta koordinasi yang jelas.

Bustami juga mengingatkan agar program pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan semata. Kinerja harus terlihat dari hasil dan capaian yang dapat diukur.

“Jangan hanya kegiatan berjalan, tetapi indikator yang menjadi penilaian tidak terpenuhi,” tegasnya.

Menurutnya, lemahnya koordinasi antar-OPD dapat menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memahami perannya dalam memenuhi indikator pembangunan dan pelayanan publik.

Lanjutnya, evaluasi akan kembali dilakukan melalui rapat lintas-OPD. Bustami meminta perangkat daerah membawa data dan capaian masing-masing agar sektor yang masih lemah dapat segera diperbaiki.

“Ini akan kita koordinasikan kembali pada rapat berikutnya, terutama terkait kegiatan dan program yang perlu menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.

(Ian)

Berita Terkait

DPRD dan Gubernur Sherly Sepakati Arah APBD 2027, Empat Program Jadi Prioritas
DPRD dan Pemprov Malut Sepakati Perubahan APBD 2026, Belanja Daerah Capai Rp3,659 Triliun
Kemarau Panjang Jadi Ancaman Serius, Bassam Ajak Warga Halsel Berdoa dan Cegah Kebakaran
Sherly Tjoanda Resmi Jadi Ketua HKTI Malut, Sinergi Pemerintah dan Petani Diperkuat
Lahan Sawah Malut Menyusut Drastis, Wagub Sarbin Sehe Serukan Kebangkitan Sektor Pertanian
Pemprov Malut Pacu Pembangunan Rumah KAT di Tayawi, Identitas Budaya Suku Togutil Tetap Dijaga
Pemprov Malut Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi, Data OPD Jadi Dasar Strategi Pembangunan
Wamenaker Afriansyah Noor Tutup Pelatihan Produktivitas di Ternate, 416 Peserta Lulus Vokasi

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 19:06 WIT

Material Proyek Jalan Jikohai Diduga dari Galian C Tak Berizin, APH Diminta Periksa Semua Pihak

Selasa, 22 September 2026 - 01:30 WIT

Pelta Malut Soroti Perbedaan Keterangan kuasa Hukum PT NHM dan Kapolres Halut, dalam Kasus Septian Sam

Senin, 21 September 2026 - 20:29 WIT

77 Jam Kerja per Pekan dan Kecelakaan Berujung Amputasi, PT Cahaya Bintang Diadukan ke Disnaker

Kamis, 17 September 2026 - 19:53 WIT

OJK Malut, Zahra Berkah Belum Berizin, Status Investasi Ilegal Masih Didalami

Kamis, 17 September 2026 - 12:14 WIT

Permenhut 8/2026 Disosialisasikan di Ternate, RKTN Jadi Arah Perencanaan Kehutanan Daerah

Selasa, 15 September 2026 - 21:40 WIT

Wamen Ossy, Kementerian ATR/BPN Hormati Proses Hukum dan Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan

Senin, 14 September 2026 - 16:36 WIT

Koperasi TKBM Ternate Tegaskan Legalitas Lahan Akehuda, Sengketa Masuk Tahap Penyidikan

Senin, 14 September 2026 - 00:37 WIT

Masyarakat Manfaatkan Waktu Akhir Pekan untuk Mengurus Keperluan Pertanahan dengan PELATARAN

Berita Terbaru