SOFIFI — HabarIndonesia.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Aula Nuku, Kantor Gubernur Gosale Puncak, Sofifi, Rabu (25/2/2026).
Pelantikan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 800.0.3/KEP/JPTP-MU/002/II/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Malut.
Dalam perombakan tersebut, Agus Hermanto yang sebelumnya menjabat sebagai Pengendali Teknis Perwakilan BPKP Maluku Utara, resmi dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara.
Sementara itu, Rahwan K. Suamba yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan, dilantik sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan.
Sekda Samsuddin mengatakan pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menumpuk laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan, sehingga memunculkan temuan dalam proses pemeriksaan.
“Pejabat yang baru dilantik harus bekerja profesional dan menunjukkan kinerja sesuai perjanjian kinerja dengan Gubernur, guna mendukung program, visi, dan misi kepala daerah,” tegasnya dalam sambutan.
Ia menambahkan, pertanggungjawaban bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan akuntabilitas pemerintah di mata publik.
“Kita harus membiasakan pertanggungjawaban setiap tahun agar tidak menumpuk atau tertunda dan menjadi beban di kemudian hari,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur Maluku Utara, Sherly, dalam memperkuat soliditas dan kinerja birokrasi.
Pemerintah daerah berharap seluruh program pembangunan berjalan lebih efektif, disiplin pelaporan semakin tertib, serta pelayanan publik di Maluku Utara semakin optimal.
Dengan formasi baru ini, kata dia Pemprov Maluku Utara menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal dan percepatan realisasi program pembangunan yang transparan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Gus)
