LABUHA – HabarIndonesia.id – Wakil Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Helmi Umar Muchsin, secara resmi membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Dalam forum tersebut, Helmi secara terbuka mengakui bahwa tantangan fiskal dan ketimpangan wilayah masih menjadi persoalan utama yang membayangi pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan.
Forum OPD digelar sebagai tahapan strategis dalam penyusunan RKPD 2027. Kegiatan ini menjadi ruang sinkronisasi program dan penajaman prioritas pembangunan daerah untuk tahun anggaran mendatang.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, dan dihadiri jajaran pimpinan OPD serta pemangku kepentingan terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Dalam sambutannya, Helmi menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tidak sepenuhnya longgar. Berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat berdampak langsung pada ruang fiskal daerah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih realistis dalam menyusun program pembangunan.
“Kita harus melakukan efisiensi belanja, menajamkan skala prioritas, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan tetap berjalan optimal,” ujar Helmi saat Sambutan. Rabu, 11/02/26.
Selain tantangan fiskal, ketimpangan wilayah antara daratan utama dan kawasan kepulauan juga masih memengaruhi akses terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, kondisi ini tidak boleh diabaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat yang harus di perhatikan.
Helmi menekankan bahwa RKPD 2027 tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif tahunan, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah daerah mendorong pendekatan pembangunan berbasis zonasi dan penguatan sektor agromaritim sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi.
Meski menghadapi sejumlah tantangan, Helmi memaparkan capaian indikator makro yang menunjukkan tren positif.
Indeks Pelayanan Publik meningkat dari 2,23 pada 2024 menjadi 3,35 dengan kategori B pada 2025.
Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 5,63 persen menjadi 4,81 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 64,83 menjadi 69,05.
Ia mengakui bahwa ketahanan pangan dan pemerataan pembangunan masih membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret.
Lebih jauh kata Helmi, melalui penyusunan RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berharap arah pembangunan menjadi lebih terukur, tepat sasaran, serta mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
(Opal)
