TERNATE, HabarIndonesia.id — Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara menggelar rapat konsultasi bersama terkait integrasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah.
Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Gamalama B, Sahid Bela Hotel Ternate, Kamis malam (12/11/2026).
Rapat ini diselenggarakan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Tujuannya adalah memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses, Rapat Dengar Pendapat (RDP), serta Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) dapat terakomodasi secara sistematis dalam proses pembangunan daerah.
Melalui forum ini, kedua belah pihak membangun kesepahaman guna menciptakan mekanisme integrasi Pokir yang lebih terstruktur, transparan, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
Tahapan tersebut mencakup proses penghimpunan aspirasi, pemasukan data, verifikasi, sinkronisasi, pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan, hingga penganggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Secara khusus, rapat konsultasi ini membahas tiga poin utama, yakni:
– Tata cara penyerapan Pokir DPRD yang bersumber dari reses, RDP, dan Kundapil ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
– Penyesuaian usulan Pokir DPRD dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
– Penyelarasan usulan Pokir dengan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta proses penyusunan dan penganggaran APBD.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian penting dari dinamika tahapan penyusunan anggaran daerah.
Menurutnya, penyatuan forum antara Badan Anggaran (Banggar), komisi, pimpinan fraksi, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilakukan agar pembahasan berjalan lebih efektif.
“Sebelumnya kita sudah melaksanakan rapat antara komisi dan mitra kerjanya di masing-masing OPD. Namun, agar aspirasi ini terdengar langsung secara bersama-sama, malam ini kita pertemukan langsung Banggar, komisi, dan pimpinan fraksi dengan TAPD dalam satu forum,” ujar Samsuddin usai pertemuan.
Lanjutnya, terkait evaluasi pelaksanaan program, Sekda menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal setiap usulan masyarakat yang telah masuk ke dalam sistem.
Ia menyampaikan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menjalankan program Pokir yang telah terdata, pemerintah akan memberikan teguran tegas.
“Pokir ini merupakan aspirasi dan permintaan langsung dari masyarakat yang disampaikan kepada OPD untuk dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing. Jika ada yang belum berjalan, akan kita berikan teguran agar ke depan hal serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.
Lebih lanjut, Samsuddin menambahkan bahwa pengesahan APBD Induk Tahun Anggaran 2027 direncanakan pada 30 November 2026. Dengan sisa waktu yang ada, seluruh tahapan pembahasan akan terus dimaksimalkan secara cermat dan matang.
Rapat konsultasi ini turut dihadiri oleh pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara, para pimpinan komisi, serta pimpinan fraksi.
Sementara itu, dari jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hadir Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Nakertrans, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Perindag, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pangan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, serta Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara.
(Gus).
