TERNATE, HabarIndonesia.id – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Maluku Utara, Husni Bopeng, bersama Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dan jajaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah panti sosial di Kota Ternate, Senin (5/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan, pembinaan, serta kebutuhan anak-anak yang berada dalam pengasuhan negara.
Sidak di antaranya menyasar UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera Ternate. Dalam kunjungan itu, Husni Bopeng menyoroti pentingnya perhatian dan pendampingan secara berkelanjutan terhadap anak asuh, mengingat sebagian besar anak yang tinggal di panti memiliki persoalan keluarga dan membutuhkan lingkungan pengasuhan yang aman serta penuh perhatian.
Menurut Husni, keberadaan pegawai dan tenaga pembina di panti bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi memiliki tanggung jawab penting dalam mendampingi dan membina anak-anak hingga mereka mampu menyelesaikan pendidikan.
Karena itu, ia mempertanyakan mekanisme pembinaan apabila masih terdapat anak yang memilih keluar, tidak melanjutkan pendidikan, atau kembali kepada keluarganya sebelum menyelesaikan masa pembinaan.
Husni juga meminta agar pola pendampingan anak dievaluasi secara menyeluruh. Ia menilai anak-anak yang berada di panti perlu mendapatkan perhatian yang konsisten sejak pagi hingga malam, termasuk pendampingan dalam pendidikan, kebutuhan sehari-hari, maupun persoalan sosial dan psikologis yang mereka hadapi.
“Anak-anak ini dibiayai negara. Pegawainya juga dibiayai negara. Maka tugas pegawai adalah mendidik dan mendampingi anak-anak ini. Jangan sampai anak merasa tertekan atau kurang mendapatkan kasih sayang selama berada di panti,” kata Husni dalam penyampaiannya saat sidak.
Selain persoalan pembinaan, Husni turut menyoroti kebutuhan dasar anak, termasuk makanan, perlengkapan sekolah, serta aktivitas yang dapat mendukung perkembangan mereka.
Ia meminta agar kebutuhan anak tidak menjadi korban apabila terjadi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Ia bahkan meminta Dinas Sosial menyampaikan secara terbuka apabila terdapat kekurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan panti.
Menurutnya, informasi tersebut penting agar DPRD dapat mengetahui kebutuhan riil di lapangan dan mempertimbangkannya dalam pembahasan anggaran.
“Kalau memang kurang anggaran, sampaikan kekurangannya berapa. Kita perlu tahu apakah kekurangannya untuk makanan, kebutuhan sekolah, atau kebutuhan lainnya. Jangan sampai karena efisiensi, anak-anak yang dikorbankan,” ujarnya.
Husni juga meminta adanya evaluasi terhadap pola pengawasan dan pembinaan anak, termasuk persoalan kedisiplinan, pendidikan, kesehatan, hingga kebiasaan yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Ia menekankan bahwa pendekatan kepada anak seharusnya dilakukan melalui komunikasi, pendampingan, nasihat, dan perhatian, bukan semata-mata dengan tekanan atau pembatasan.
Usai meninjau Panti Sosial Asuhan Anak Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera Ternate, rombongan kemudian melanjutkan sidak ke Panti Asuhan Himo-Himo.
Husni mengatakan kunjungan ke sejumlah panti tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dan DPRD untuk mengetahui secara langsung kondisi pelayanan sosial yang selama ini berjalan.
“Kita sengaja datang dan mampir di beberapa panti untuk melihat kondisi secara langsung, karena banyak persoalan yang harus kita lihat bersama. Anak-anak ini adalah tanggung jawab kita bersama dan mereka harus mendapatkan pelayanan serta pembinaan yang layak,” kata Husni.
Ia berharap hasil sidak tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan anak asuh.
Lanjutnya, Pemerintah daerah juga didorong memastikan setiap anak yang berada di panti memperoleh lingkungan yang aman, pendidikan yang layak, serta pendampingan hingga memiliki masa depan yang lebih baik.
(Gus)
