HALUT, HabarIndonesia.id – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, merespons cepat keterlambatan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 dengan menggelar rapat terbatas bersama Bupati Halmahera Utara, Sekda Halmahera Utara, Pimpinan OPD Teknis Terkait, Camat Kao, serta Perwakilan Hutama Karya pada Selasa (29/9/2026).
Imbas pembangunan yang belum rampung, pembelajaran bagi siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 mengalami penundaan, termasuk pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
Sarbin Sehe tidak menampik adanya keterlambatan dalam penyelesaian proyek tersebut.
Ia mendorong Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan ( stakeholder ) terkait, termasuk pihak kontraktor, untuk terus melakukan langkah konkret monitoring terhadap progres pembangunan.
Lebih lanjut, Wagub menilai keterlambatan ini telah mencederai kepercayaan rakyat karena janji yang disampaikan pemerintah tidak ditepati. Ia menuding kelalaian ini terjadi karena kegagalan pihak ketiga (kontraktor) dalam menyelesaikan pembangunan sesuai dengan tenggat waktu.
“Sekarang yang dirugikan siapa? Balik lagi yaitu masyarakat, anak-anak kita yang sudah nunggu kesal. Ada orang tua juga yang marah. Ini persoalannya. Saya sudah sampaikan kepada pengusaha agar membangun kepercayaan, nyatanya demikian,” kata Sarbin Sehe dengan nada tegas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun selama jalannya rapat, pembangunan SRT 1 ditargetkan rampung pada awal September agar kegiatan MPLS dapat dimulai pada 22 September.
Namun, menjelang awal Oktober, proyek belum rampung sepenuhnya. Hal ini membuat sekitar 310 siswa dan para tenaga pendidik harus menunda aktivitas pembelajaran.
“Saat ini progres pembangunan di angka 91%, minggu ke-3 bulan Oktober semua akan selesai,” papar perwakilan HK menimpali.
Sementara itu, Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, mengapresiasi respons cepat Wakil Gubernur dan OPD terkait atas perhatian dan dukungan dalam mempercepat pembangunan agar bisa mengejar target pemerintah.
“Apresiasi kepada respon cepat Pak Wagub dalam keterlambatan pembangunan, semoga sinergi ini terus diperkuat hingga seluruh kebutuhan sekolah rakyat dapat terselesaikan,” ujar Bupati.
Menutup kesempatan itu, Wagub pun mendorong serta mengajak semua pihak, termasuk pimpinan pemerintah daerah, agar turut aktif mengawal pembangunan sekolah rakyat ini sehingga bisa selesai tepat waktu dan difungsikan sebagaimana mestinya.
“Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Maluku Utara. Hal ini sesuai visi misi Presiden Prabowo Subianto. Anak-anak kurang mampu bisa bersekolah di sini agar tidak membebani keluarga. Semuanya gratis, mulai dari seragam, makan, asrama, dan lain-lain,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memastikan program prioritas nasional berjalan dengan baik.
Respons cepat yang ditunjukkan Wagub menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat, khususnya dalam momen-momen taktis yang membutuhkan penanganan segera.
(Gus).
