Dalam sambutannya, Wagub menekankan bahwa sektor pertanian merupakan pilar utama masa depan ekonomi Maluku Utara, mengingat ketergantungan pada sektor hilirisasi tambang akan menghadapi batas waktu.
Ia mengingatkan pentingnya konsolidasi dan revitalisasi pertanian secara partisipatif dan holistik di seluruh wilayah Maluku Utara.
Wagub mengungkapkan, meskipun Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara tercatat berada pada angka 101,5 per Agustus menurut data BPS yang secara teori mengindikasikan petani tidak defisit kondisi riil di lapangan sering kali belum mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara utuh.
“Data itu yang kita tulis di angka laporan. Namun, pada praktiknya, mungkin masih jauh dari harapan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran masyarakat. Angka teori saja tidak cukup sebagai upaya kita. Upaya kita sesungguhnya adalah rakyat senang, makmur, dan sejahtera pada saatnya,” jelasnya.
Selain masalah kesejahteraan, dirinya menyoroti ancaman serius penyusutan lahan pertanian. Berdasarkan data Dinas Pertanian tahun 2023, luas lahan sawah di Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan drastis dari 2.798 hektare menjadi 460 hektare.
Lebih lanjut kata dia, Tren anak muda yang lebih memilih bekerja di sektor tambang serta maraknya alih fungsi lahan menjadi perhatian mendesak.
Guna mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong kolaborasi strategis dengan berbagai pihak.
Pertama, pengembangan kawasan pangan, yakni Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah sedang menindaklanjuti rencana kerja sama dengan investor untuk menjadikan kawasan Halmahera Tengah sebagai simpul pangan utama di masa depan.
Kedua, revitalisasi sektor pertanian untuk mendorong efisiensi pengolahan lahan yang selama ini masih bersifat konvensional, penyelesaian masalah legalitas sertifikat tanah petani, serta kemudahan akses perbankan.
Sementara itu, Wasekjen Bidang Hukum DPN HKTI, Chairul Amir, yang hadir melantik kepengurusan DPC se-Maluku Utara dan membuka secara resmi Musda HKTI, turut menegaskan komitmen DPN HKTI dalam mendukung sektor pertanian di Maluku Utara.
Terdapat tiga poin utama yang dititipkan DPN HKTI kepada jajaran DPC yang baru dilantik:
1. Solidaritas Organisasi: Menjadikan HKTI sebagai rumah bersama bagi seluruh petani tanpa sekat politik atau suku.
2. Perlindungan dan Pemberdayaan: Memastikan jaminan harga panen yang adil, akses pupuk, serta perlindungan dari tengkulak.
3. Hilirisasi Produk: Mendorong pengolahan komoditas lokal seperti pala, cengkeh, dan kelapa di daerah agar nilai tambahnya dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Berikut adalah susunan Ketua DPC HKTI se-Malut Periode 2026–2031 berdasarkan Surat Keputusan DPN HKTI Nomor KEP 264–273/DPN-HKTI/IX/2026 yang dilantik:
– Piet Hein Babua (Halmahera Utara)
– Salsabila Widya L. Mus (Pulau Taliabu)
– Ikram M. Sangadji (Halmahera Tengah)
– Nasri Abubakar (Kota Ternate)
– Muhammad Sinen (Kota Tidore Kepulauan)
– Hasan Ali Bassam Kasuba (Halmahera Selatan)
– Ubaid Yakub (Halmahera Timur)
– James Uang (Halmahera Barat)
– Fifian Adeningsi Mus (Kepulauan Sula)
– Wahyudi (Pulau Morotai).
(Gus)
