TERNATE, HabarIndonesi.id – Penasihat Hukum (PH) Aliong Mus, mantan Bupati Pulau Taliabu, Agus Salim R. Tampilang, menilai keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara dugaan korupsi pembangunan Istana Daerah (ISDA) Kabupaten Pulau Taliabu justru menguntungkan kliennya.
Hal tersebut disampaikan Agus usai mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Senin (16/11/2026). Menurutnya, keterangan para saksi yang disampaikan di hadapan majelis hakim sejauh ini tidak menunjukkan adanya fakta yang memberatkan Aliong Mus.
Agus mengatakan, sejumlah keterangan saksi justru dinilai tidak konsisten, terutama terkait pengetahuan mereka mengenai proses penganggaran pembangunan ISDA yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023.
Salah satu hal yang disorotinya adalah keterangan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu yang mengaku tidak mengetahui persoalan anggaran pembangunan ISDA.
Padahal, menurut Agus, yang bersangkutan merupakan bagian dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan turut melakukan verifikasi terhadap anggaran tersebut hingga dibahas dan disetujui DPRD.
“Anggaran itu dia yang verifikasi dan dia mengetahui sampai anggaran tersebut diketuk di DPRD. Kalau dia mengatakan dia tidak tahu, berarti apa yang disampaikan tidak jelas,” ujar Agus.
Selain itu, Agus juga menyoroti adanya perbedaan keterangan sejumlah saksi antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan pernyataan yang disampaikan saat persidangan.
Ia menduga perbedaan tersebut terjadi karena para saksi tidak lagi mengingat secara utuh peristiwa yang berlangsung pada 2023. Akibatnya, sejumlah keterangan yang disampaikan di hadapan majelis hakim dinilai mengambang dan tidak sepenuhnya sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan sebelumnya.
“Sebagian saksi menjelaskan tidak sesuai dengan BAP. Mungkin karena lupa, sebab peristiwa kasus ini terjadi pada 2023, sehingga keterangannya banyak yang mengambang,” katanya.
Agus menegaskan, berdasarkan keterangan ketiga saksi yang diperiksa dalam persidangan tersebut, pihaknya menilai belum ada fakta yang menunjukkan bahwa Aliong Mus mengetahui ataupun terlibat langsung dalam pembangunan Istana Daerah.
“Dalam kesaksian ketiga saksi persidangan tadi, hal itu sangat menguntungkan bagi klien kami. Pada intinya, klien kami tidak mengetahui terkait pembangunan Istana Daerah tersebut, bahkan tidak pernah tahu,” tegasnya.
Agus juga menanggapi sikap majelis hakim yang mengingatkan para saksi agar memberikan keterangan sesuai fakta yang sebenarnya.
Menurut dia, majelis hakim menegaskan bahwa setiap saksi wajib menyampaikan keterangan secara jujur dan tidak memberikan pernyataan yang bertentangan dengan fakta.
Lanjutnya, Apabila ditemukan keterangan yang tidak benar, majelis hakim dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi yang bersangkutan.
“Kalau keterangan sangat menyimpang, majelis bisa memerintahkan penyidik untuk memeriksa kembali saksi-saksi yang memberikan keterangan tidak benar,” ujarnya.
Meski demikian, Agus menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap seluruh keterangan saksi dan fakta-fakta persidangan kepada majelis hakim.
Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi anggaran pembangunan ISDA Kabupaten Pulau Taliabu dijadwalkan kembali berlangsung di PN Ternate pada 20 November 2026.
Diketahui, perkara dugaan korupsi pembangunan ISDA Taliabu berkaitan dengan penggunaan anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pagu sebesar Rp17,5 miliar.
Berdasarkan hasil audit, proyek pembangunan tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai kurang lebih Rp8 miliar.
(Agis).






