Hakim Tipikor Perintahkan JPU Telusuri Peran Mantan Kepala BPKAD Taliabu dan Tetapkan Tersangka

- Wartawan

Senin, 16 November 2026 - 21:10 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Kepala BPPKAD Kabupaten Pulau Taliabu, Abdul Kadir Nur Ali alias Dero, saat mengikuti sidang, Di PEngadilan Negeri Kota ternate Provinsi Maluku utara. Senin, (16/11/26). Dok. Agis.

Mantan Kepala BPPKAD Kabupaten Pulau Taliabu, Abdul Kadir Nur Ali alias Dero, saat mengikuti sidang, Di PEngadilan Negeri Kota ternate Provinsi Maluku utara. Senin, (16/11/26). Dok. Agis.

TERNATE, HabarIndonesi.id – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Kadar Noh, meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menelusuri keterlibatan mantan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu, Abdul Kadir Nur Ali alias Dero, dalam dugaan korupsi proyek pembangunan Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu.

Bahkan, hakim secara tegas meminta JPU menindaklanjuti keterangan Dero dalam persidangan dengan memeriksa dan mempertimbangkan penetapan status tersangka terhadap yang bersangkutan.

Permintaan tersebut disampaikan Kadar Noh saat memimpin sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembangunan Isda Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2023 dengan terdakwa mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, Kamis (12/11/2026).

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut, JPU menghadirkan empat orang saksi, yakni mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pulau Taliabu, Suprayidno; mantan Kepala BPPKAD, Abdul Kadir Nur Ali alias Dero; pelaksana proyek, Melankton Relandesan; serta Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun, Yopi Saraung.

Suasana persidangan sempat memanas ketika Dero memberikan keterangan terkait mekanisme pencairan anggaran proyek Isda yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp17,5 miliar.

Di hadapan majelis hakim, Dero mengaku tidak melakukan pencairan dan tidak mengetahui secara terperinci proses pencairan anggaran proyek tersebut. Padahal, dana proyek disebut telah dicairkan dalam dua tahap dengan total mencapai 50 persen atau lebih dari Rp8 miliar.

Dero beralasan, saat pencairan berlangsung, dirinya sedang berada di Jakarta dan menjalankan ibadah umrah. Ia mengaku telah menyerahkan seluruh urusan pencairan anggaran kepada seseorang bernama Nunung, yang juga menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

Dalam keterangannya, Dero juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah membelikan Nunung satu unit sepeda motor seharga Rp39 juta.

Keterangan tersebut membuat Ketua Majelis Hakim Kadar Noh geram. Hakim menilai tidak masuk akal apabila seorang kepala instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah justru tidak mengetahui proses pencairan anggaran miliaran rupiah dari kas daerah.

“Saudara kalau kasih keterangan jangan putar-putar di sini. Pak Jaksa nanti telusuri ya,” tegas Kadar Noh di ruang sidang.

Hakim kemudian mencecar Dero mengenai berapa kali pencairan dilakukan dan dari mana dana tersebut berasal serta ke rekening siapa uang itu ditransfer.

Namun, ketika kembali ditanya, Dero mengaku tidak mengetahui secara detail alur transaksi tersebut.

“Berapa kali cair? Dua kali. Dari siapa ke rekening siapa? ‘Saya tidak tahu.’ Kau kepala tidak tahu, lalu siapa yang tahu?” ujar Kadar Noh dengan nada tinggi.

Atas keterangan tersebut, hakim meminta JPU mencatat dan mendalami fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk menelusuri tanggung jawab serta dugaan keterlibatan Dero dalam perkara korupsi proyek Isda tersebut.

Kasus dugaan korupsi pembangunan Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp17,5 miliar.

Berdasarkan hasil audit, proyek tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp4 miliar.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana, Senin (9/11/2026), JPU Kejati Maluku Utara mendakwa mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Aliong juga diduga menerima aliran dana sebesar Rp2,4 miliar dari proyek tersebut.

Sebelum Aliong Mus ditetapkan sebagai terdakwa, penyidik Kejati Maluku Utara telah lebih dahulu menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Ketiganya masing-masing mantan Kepala Dinas PUPR Pulau Taliabu, Suprayidno; pelaksana kegiatan, Melankton Relandesan; serta Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun, Yopi Saraung.

Terungkapnya keterangan Dero dalam persidangan kini menjadi perhatian majelis hakim. JPU pun diminta mendalami lebih jauh mekanisme pencairan anggaran proyek, termasuk peran pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

(Agis).

Berita Terkait

Terungkap di Sidang Korupsi Isda Taliabu, Dero Hadiahkan Motor Rp37 Juta kepada Staf BPKAD
Hari Bhakti Kemenimipas, Imigrasi Ternate Tebar Kepedulian Sosial dan Hadirkan Layanan Paspor di Mall
Pererat Silaturahmi dan Sinergi, Pangdam Moloku Kie Raha Kunjungi BRI Maluku Utara
Danrem 152/Baabullah Dukung Sinergi TNI dan BWS, Percepat Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara
Kerugian Negara Capai Rp524 Juta, Kejari Haltim Tahan Tersangka Korupsi Dana BOK Puskesmas Buli
SPBU Kalumata Perketat Pengawasan Barcode untuk Pembelian BBM, Pertalite Kembali Tersedia
Razia Miras di Wasile Selatan, Polisi Amankan 79 Botol Cap Tikus dari Tiga Warga
Warga Kerja Gali Pipa Tanpa Upah, Proyek SPAM Rp4,8 Miliar di Halsel Bakal Dilaporkan ke Polda Malut

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 22:05 WIT

Terungkap di Sidang Korupsi Isda Taliabu, Dero Hadiahkan Motor Rp37 Juta kepada Staf BPKAD

Senin, 16 November 2026 - 21:58 WIT

Hari Bhakti Kemenimipas, Imigrasi Ternate Tebar Kepedulian Sosial dan Hadirkan Layanan Paspor di Mall

Senin, 16 November 2026 - 21:10 WIT

Hakim Tipikor Perintahkan JPU Telusuri Peran Mantan Kepala BPKAD Taliabu dan Tetapkan Tersangka

Sabtu, 14 November 2026 - 13:28 WIT

Danrem 152/Baabullah Dukung Sinergi TNI dan BWS, Percepat Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara

Jumat, 13 November 2026 - 15:57 WIT

Kerugian Negara Capai Rp524 Juta, Kejari Haltim Tahan Tersangka Korupsi Dana BOK Puskesmas Buli

Selasa, 10 November 2026 - 12:14 WIT

SPBU Kalumata Perketat Pengawasan Barcode untuk Pembelian BBM, Pertalite Kembali Tersedia

Senin, 9 November 2026 - 16:23 WIT

Razia Miras di Wasile Selatan, Polisi Amankan 79 Botol Cap Tikus dari Tiga Warga

Minggu, 8 November 2026 - 22:05 WIT

Warga Kerja Gali Pipa Tanpa Upah, Proyek SPAM Rp4,8 Miliar di Halsel Bakal Dilaporkan ke Polda Malut

Berita Terbaru