SOFIFI – HabarIndonesia. Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Maluku Utara resmi dilantik untuk periode 2025–2030. Pelantikan berlangsung penuh wibawa dan sukses di Sofifi, Rabu (4/6), dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP APDESI, Asep Anwar Sadat.
Pelantikan ini tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi penegasan keras bahwa APDESI Malut harus bangkit, bekerja nyata, dan bukan jadi organisasi papan nama. Dihadiri oleh Gubernur Malut, Sherly T. Laos, dan lebih dari 700 kepala desa, suasana berlangsung khidmat namun penuh semangat.
Asep Anwar Sadat dalam sambutannya menggebrak podium dengan pernyataan keras. “Saya tidak butuh pengurus tidur! Siapa pun yang hanya mau duduk manis, silakan mundur dari sekarang. Kita butuh pejuang desa, bukan pelengkap barisan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa DPD APDESI Malut harus menjadi garda terdepan dalam mengawal pembangunan desa secara konkret. Fokus utamanya: pertanian, perikanan, peternakan, serta optimalisasi kekayaan sumber daya alam yang selama ini dibiarkan terbengkalai.
“Kita punya tanah yang subur, laut yang kaya, dan sumber daya manusia yang luar biasa. Tapi sayangnya, banyak desa masih jalan di tempat. APDESI harus jadi pemantik kebangkitan desa, bukan jadi beban anggaran,” tandas Asep.
Ketum DPP APDESI juga mengingatkan pentingnya pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, sebagai solusi nyata untuk kemandirian ekonomi desa. Ia menuntut pengelolaan yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
“Saya tidak mau dengar ada pengurus yang main proyek atau bermain mata dengan anggaran. Jika ada yang seperti itu, saya sendiri yang akan rekomendasikan untuk dicopot” ujarnya dengan nada tinggi.
Bersamaan dengan itu, susunan lengkap pengurus DPD APDESI Malut diumumkan berdasarkan SK Nomor 04/KEP/DPP-APDESI/III/2025. Struktur kepengurusan diperkuat dengan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta belasan biro strategis diantaranya;
Dewan Pembina;
Gubernur Maluku Utara, Wakil Gubernur Maluku Utara, Ketua DPRD Maluku Utara, Kapolda Maluku Utara, Danrem 152 Babullah Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku Utara, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara,
Dewan Pertimbangan;
Adam Abdurahman, Rustam Fabanyo, Fahmi Husain, Muhammad Kandung.
Dewan Penasehat;
H.Husain Alting Syah,S.E, M.M, Hasbi Yusuf, SE, Irine Yusiana Roba Putri, S.KOM, M.COMN & Mediast.
Ketua DPD Malut: Sahatu M Saleh,
Wakil Ketua : Iswandi Ishak, Sugeng Wahono, MUSLIM Djuru Basa, Amir Abdullah, Adman Hasan, Buhari Gasim, Jamur Bicoli.
Sekertaris DPD Malut: Muchlis Malagapi,
Wakil Sekretaris; Muhammad Dahri S. Takone, Roy Lexluma, S. I. P, Remerhein Sinyang, Eli Saleh, Supriyadi Suleman, Faisal Djamil, Renyan Malicang.
Bendahara DPD Malut; Mancelina Lobi,
Wakil Bendahara; Susana Adam, Deby Tris Natari, S. E, S. P, Sulinda D Komdan.
Biro-Biro;
Biro Organisasi, Kelembagaan dan Kaderisasi; Haryadi Sangaji, Ramli Mappa, Abdullah Biji, Abdurahman Mumen, Feri Lahamu, Ikhwan Mustafa, Risman Totona, Novalius Hanyangua. Untuk Biro Penelitian dan Pengembangan SDM; Arman Duwila, Basri Tiabo, Samaun Yahya, Iskandar H. Karim, Rolens Adrian Taluku, Rasdi Dano Masud.
Biro Hukum, HAM dan Perundang-Undangan; Mohtar S. Basrah, S. H. C. Me., Rusdi Hasan, S. H.M.H.C.Me., Darman Sugianto S. H. M.H., Riski Yul Permata Sari S. H., Abdullah Hi. Taher S. H., Sirajudin Umasangadji, S. H., Arnel Panggelawang, S. H. Untuk Biro Ekonomi, Koperasi Dan UKM; Iksan Abanou, S. Ip. M. Si., Alhajir Marsaoli, Hilman Malik, Muhidin Umagap, Halil Sabtu, Ramli Mappa, Mukadis Tou.
Biro Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemuda; Manike Tunang, Feri Kasopa, Syarif Hanafi, Betty M. Laheti, Beli Paka. Dan Biro Hubungan Antar Lembaga; Rusminto Rorojiu, Ikbal Mahmud, Leonarto Kota, S.H., Arnel Panggelawang, Irwan H. Rauf, Supriyadi Sulaiman. Sedangkan Biro Pendidikan dan Pelatihan; Nikodemus Latono, Mahmud Abubakar, Asrul Halek, Niklas Hinyole, Meliezer Dawanaka, Faidin Iskandar.
Biro Informasi dan Komunikasi; Suparjo Sarif, Asri Piobon, Anhar Syafar, Yunice Maimo, Ridwan Dano Toka, Benyamin K Wasahua, M. Ali Duwila, S. Sos. Untuk Biro Kebudayaan, Parawisata dan Lingkungan Hidup; Herson Matoro, Ali Togubu, Fiktor Pareta, Mufadil Hi. Abdullah Mutaip, Karlos Bungajawa, M. Ali Sangadji, Irfan Ipa, S. Ag.
Biro Pedesaan dan Desa Tertinggal; Usman Hamza, Rasdi Do Masud, Muh Ali Duwila, Ahmada Yub, Suharjoni Suaib, Melkianus Giwe, Gurdan Abusama. Serta Biro Kesatuan Bangsa Politik dan Keamanan; Riswan S. Totona, Taufik Halil, Arman Duwila, S.T, Gairil Basahona, Iksan Iskandar Alam, Heder Kailul.
Asep menantang seluruh biro untuk tak sekadar duduk manis di belakang meja. “Setiap biro wajib melaporkan kerja nyata per tiga bulan. Kalau tidak bisa kerja, siap-siap diganti. Kita butuh pengurus yang hidup, bukan zombie organisasi,” imbuh Anwar
Ia juga menyerukan sinergitas lintas sektor. “APDESI harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kecamatan. Jangan tunggu undangan, jemput bola! Jangan hanya hadir saat ada makan-makan,” sindir Anwar tajam.
Gubernur Malut, Sherly T. Laos, dalam sambutannya turut menegaskan pentingnya kolaborasi nyata antara APDESI dan Pemprov. “Kami butuh mitra strategis, bukan mitra formalitas. Jika APDESI ingin dihargai, buktikan dengan kinerja,” ujarnya.
Akhirnya, pelantikan ini bukan sekadar pengesahan nama, tapi deklarasi tanggung jawab. Kepengurusan DPD APDESI Malut kini telah sah. Pertanyaannya, siapkah mereka bekerja atau hanya numpang nama?
APDESI bukan tempat bersantai. Ini medan perjuangan untuk desa-desa Maluku Utara yang masih jauh dari kata sejahtera. Rakyat menunggu bukti, bukan basa-basi.
Maka, kepada seluruh pengurus, waktu bekerja dimulai sekarang. Tak ada ruang untuk lamban. Tak ada ruang untuk malas. Desa bergerak, APDESI harus memimpin.
(Red)
